Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkab Gorontalo selenggarakan Bimtek LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

Limboto, 13 – 14 Mei 2014

IMG_20140513_111900Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui KPPM (Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat) bekerjasama dengan ombudsman RI dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Acara yang digelar selama dua hari, 13 hingga 14 Mei 2014, ini mengambil tempat di ikon arsitektural Kabupaten Gorontalo, yakni Auditoriom Menara Keagungan Limboto atau Pakaya Tower.

Di hari pertama, kegiatan bimtek diisi dengan sambutan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Kabupaten Gorontalo selaku penyelenggara serta Ombudsman RI dan Kemenko Polhukam RI. Dalam pidato pembukaannya, David Bobihoe Akib selaku Bupati Kabupaten Gorontalo mengharapkan agar bimtek ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparat kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gorontalo. Beliau menambahkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sudah memiliki Government Mobile, namun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Muhammad Khairul Anwar, selaku perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia, secara jenaka mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk mengawasi, melaporkan, sekaligus merekomendasikan semua pihak yang menjadi objek dalam semua laporan yang masuk ke dalam aplikasi LAPOR!.

Di hari kedua, Ketua Deputi Bidang IT Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Agung Haryono bersama timnya menguraikan tata cara penggunaan LAPOR! berikut semua fitur yang ada di dalam aplikasi ini kepada semua peserta yang hadir. Dalam penjelasannya, Bapak Daud dan Gibran menunjukkan beberapa contoh kisah sukses pemanfaatan LAPOR! yang sudah diadopsi dan digunakan di beberapa instansi pemerintahan, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung. Setelah acara ini digelar, semua peserta bimtek yang merupakan perwakilan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Gorontalo disiapkan untuk menjadi penghubung atau connector antara suara atau aspirasi rakyat yang masuk di LAPOR! dengan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan instansi tempatnya bekerja.

Limboto, Rabu, 14 Mei 2014

Reported by Wim Permana, S. Kom
Connector LAPOR! untuk Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo

Wim Permana – 2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 180,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 8 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

DPPKAD selenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan di Manado

bimtek pengelolaan keuangan kabupaten gorontaloPemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas PPKAD kembali mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Acara yang sudah menjadi agenda rutin tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 31 Januari s.d 1 Februari 2014 di Hotel Aryaduta Manado, Sulawesi Utara. Para peserta Bimtek berasal dari jajaran aparatur pengelola keuangan masing-masing SKPD (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran) dan unsur-unsur pemerintahan lainnya. Sementara para pembicara atau pemateri berasal dari Kementrian Keuangan, BPKP, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Dalam Pidato pembukaannya, Bupati David Bobihoe Akib menyebutkan bahwa kesempatan Bimtek kali ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menimba ilmu, tetapi juga untuk bersilaturahim sekaligus memberikan bantuan kepada korban musibah banjir Manado yang masih dalam tahap recovery. Di kesempatan lainnya, Yusran Lapananda, SH. MH. selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo berharap agar kegiatan Bimtek ini bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan upaya untuk meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, yakni Wajar Tanpa Pengecualian.